Dekatkan Layanan Pertanahan, Kementerian ATR/BPN Luncurkan Program LARASITA+ di Jawa dan Bali
JAKARTA | https://voicepost.id/wp – Bertepatan dengan peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang Nasional (HANTARU) 2026, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) meluncurkan kembali program Layanan Rakyat untuk Sertipikasi Tanah (LARASITA+) serta memperluas transformasi Organisasi dan Tata Kerja (OTK) Kantor Pertanahan berbasis kewilayahan, Kamis (24/9/2026).
Langkah strategis ini diambil sebagai bentuk komitmen nyata pemerintah dalam mendekatkan serta mempermudah akses layanan pertanahan bagi seluruh lapisan masyarakat di Indonesia.
Kemudahan Akses Layanan Melalui LARASITA+
Peluncuran kembali program LARASITA+ memungkinkan masyarakat mengurus berbagai keperluan administrasi pertanahan tanpa perlu mendatangi Kantor Pertanahan (Kantah) setempat. Untuk tahap awal pada momentum HANTARU 2026 ini, layanan jemput bola tersebut sudah dapat dinikmati masyarakat di puluhan titik lokasi.
“Semangat mendekatkan pelayanan kepada masyarakat diwujudkan melalui Layanan Rakyat untuk Sertipikasi Tanah atau LARASITA+, yang mulai hari ini kembali hadir di 44 lokasi di Pulau Jawa dan Bali,” ujar Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, saat memimpin Upacara Peringatan HANTARU 2026 di Jakarta.
Melalui kehadiran LARASITA+, masyarakat diberikan kemudahan untuk mengakses berbagai layanan penting, mulai dari konsultasi pertanahan, pengecekan status tanah, pendaftaran tanah pertama kali, perubahan data sertipikat, hingga pengurusan Hak Tanggungan dan Roya.
Transformasi Kelembagaan Berbasis Kewilayahan
Selain menghadirkan kemudahan layanan langsung di lapangan, Kementerian ATR/BPN juga melakukan pembenahan internal melalui transformasi OTK di tingkat Kantor Pertanahan. Sistem kerja yang sebelumnya berorientasi tematik kini diubah menjadi pendekatan kewilayahan guna meningkatkan efisiensi dan responsivitas pelayanan.
Setelah berhasil diterapkan pada 10 Kantah sebagai tahap awal, pendekatan kewilayahan ini diperluas ke 50 Kantah tambahan. Kementerian menargetkan seluruh Kantah di Indonesia sudah menerapkan sistem kewilayahan ini secara penuh pada tahun 2027 mendatang.
“Selanjutnya kita menargetkan seluruh Kantah dapat menerapkan pendekatan kewilayahan pada tahun 2027,” terang Menteri Nusron.
Penguatan Integritas Sebagai Kunci Utama
Dalam penutup arahannya, Menteri Nusron menegaskan bahwa digitalisasi maupun perubahan struktur organisasi hanyalah sarana penunjang. Kunci utama dari keberhasilan transformasi pelayanan publik terletak pada perbaikan sikap dan penguatan integritas seluruh jajaran pegawai.
“Perlu saya tegaskan, transformasi layanan tidak cukup hanya dengan perubahan sistem dan teknologi,” pungkas Menteri Nusron.
Sejalan dengan tema besar HANTARU 2026, yakni “Transformasi, Melayani Lebih Pasti”, Kementerian ATR/BPN berharap seluruh jajaran dapat terus memperkuat komitmen dalam menyajikan pelayanan pertanahan yang semakin efisien, transparan, dan terpercaya bagi masyarakat.
(Editor: joko)
(Sumber: KANTOR PERTANAHAN KOTA AMBON)
