voicepost.id/wp | Tangerang, Provinsi Banten | Kamis, 6 Agustus 2026
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memperluas layanan Pengukuran Terjadwal untuk memberikan kepastian waktu kepada masyarakat dalam proses pendaftaran tanah. Melalui layanan tersebut, pemohon dapat menentukan jadwal pengukuran sejak mengajukan permohonan, dengan waktu tunggu paling lama tujuh hari.
Pengukuran tanah merupakan salah satu tahapan yang harus dilalui masyarakat dalam proses pembuatan sertipikat. Selama ini, lamanya penyelesaian sertipikat kerap dipengaruhi panjangnya antrean untuk mendapatkan jadwal pengukuran. Namun, mekanisme tersebut mulai berubah melalui penerapan layanan Pengukuran Terjadwal yang telah diterapkan pada 400 dari total 483 Kantor Pertanahan (Kantah) di Indonesia.
Perubahan layanan tersebut dilakukan melalui perbaikan sistem dan optimalisasi sumber daya manusia (SDM), sehingga masyarakat dapat memilih jadwal pengukuran berdasarkan ketersediaan sejak mengajukan permohonan.
Pengalaman tersebut dirasakan Akmal Fadillah (30) saat mengurus sertipikasi tanah di Kantah Kota Tangerang. Ia mengaku terkejut karena proses pengukuran berlangsung sesuai jadwal dan relatif cepat.
“Saya sangat tidak menyangka proses pengukuran tanah bisa secepat ini dan sesuai jadwal. Saya masukin berkas (pendaftaran tanah) 25 Juli, pengukuran di 30 Juli. Lalu, tanggal 3 Agustus sudah dikabarin Peta Bidang Tanah (PBT)-nya bisa diambil,” cerita Akmal Fadillah saat ditemui di Kantah Kota Tangerang, Selasa (4/8/2026).
Akmal mengatakan dirinya baru mengetahui adanya layanan Pengukuran Terjadwal ketika mengajukan permohonan pendaftaran tanah pada 25 Juli. Saat itu, petugas loket menawarkan sejumlah pilihan tanggal pengukuran berdasarkan ketersediaan jadwal.
“Saya ditawarin petugas loketnya, mau tanggal 30 atau 31 Juli ukurnya dan saya pilih 30 Juli. Lalu, pada 30 Juli benar sudah diukur, cepat sekali, waktunya pasti gitu,” ungkap Akmal.
Pengalaman serupa dirasakan Fitri (29), warga Serpong, Kota Tangerang Selatan, yang untuk pertama kalinya mengurus pendaftaran tanah secara mandiri.
“Saya masukin berkas 27 Juli, setelah SPS keluar, Senin 3 Agustus kemarin diukur bidang tanahnya. Selasa 4 Agustus pagi dihubungi, ternyata sudah selesai dan bisa diambil PBT-nya, cepat sekali,” ujarnya.
Fitri mengaku sempat memperkirakan proses pengurusan tanah akan membutuhkan waktu lama karena sering mendengar pengalaman serupa dari masyarakat. Namun, pengalaman yang ia rasakan di Kantah Kota Tangerang Selatan menunjukkan bahwa pelayanan dapat berlangsung lebih cepat dan memberikan kepastian jadwal.
“Saya tidak menyangka hasilnya bisa secepat ini. Terima kasih untuk Pak Menteri ATR karena program ini sangat-sangat membantu kami masyarakat awam yang belum pernah mengurus sertipikat tanah. Setelah ambil PBT ini, saya akan lanjutkan untuk pendaftaran tanah,” pungkas Fitri.
Layanan Pengukuran Terjadwal mulai berjalan pada 400 Kantah sejak akhir Maret 2026. Berdasarkan data Kementerian ATR/BPN, Kantah Kota Tangerang telah melayani 606 permohonan Pengukuran Terjadwal, sedangkan Kantah Kota Tangerang Selatan telah melayani 342 permohonan.
Masyarakat yang akan mendaftarkan tanah untuk pertama kali dapat datang langsung tanpa kuasa ke Kantah setempat dan memanfaatkan layanan Pengukuran Terjadwal untuk memperoleh kepastian jadwal pengukuran.
Penerapan layanan tersebut menjadi bagian dari upaya Kementerian ATR/BPN meningkatkan kualitas pelayanan pertanahan melalui sistem yang lebih terukur, transparan, dan memberikan kepastian waktu kepada masyarakat.
Kepastian jadwal pengukuran juga memberikan kemudahan bagi pemohon untuk mengetahui tahapan proses pendaftaran tanah yang harus dilalui, sekaligus membantu masyarakat mempersiapkan proses administrasi berikutnya. (Editor: Joko)
(Sumber: Siaran Pers Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional)
