Padang// Voicepost.id Sulitnya para Nelayan kapal tonda penghasil tuna diPelabuhan PPS Bungus Sumatera Barat, yangmana para nelayan diharuskan untuk mencapai target penghasilan dengan waktu yang ditentukan dalam setiap penerbitan Surat Perintah Berlayar (SPB).
Nelayan kapal tonda yang mayoritas dibawah 30 GT penghasil tuna Dipelabuhan PPS Bungus sangat merasakan dampak penurunan hasil tangkapan yang disebabkan dari penerapan Peraturan Zona Penangkapan Ikan Terukur (PIT) berbasis kuota yang dikeluarkan oleh Kementerian Kelautan Perikanan.
Keluhan ini disampaikan oleh Nakhoda kapal tonda kepada awak Media MBS disela sela waktu disaat mereka sedang beristirahat. Hasil dari tangkapan pada tiap satu kali melaut yaitu rata rata 500 KG sampai dengan 700 KG, hasil ini tentunya tidak memberikan nilai pendapatan ekonomi bagi para ABK Kapal tonda penghasil tuna dalam memenuhi kebutuhan hidup layak keluarga, termasuk dengan harga jual ikan tuna itupun terlalu rendah.
Kewajiban dalam pengenaan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) terus dikeluarkan dengan cara penghitungan jumlah berat ikan yang dihasilkan ketika disaat melakukan pembokaran dipelabuhan PPS Bungus kota Padang Sumatera Barat.
Keadaan ini tentunya Harapan yang diinginkan oleh para Nelayan penghasil ikan Tuna ini kepada Pemerintah Pusat terutama kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto agar supaya dapat untuk melakukan Evaluasi pada Aturan kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kelautan Perikanan,karena para Nelayan Di Sumatera Barat sangat merasakan dampak dari aturan tersebut,yaitu pada hasil tangkap mereka yang terus menurun.karena merasa tidak efektifnya Aturan yang diterapkan oleh Kementerian Kelautan Perikanan Republik Indonesia untuk Pertumbuhan Ekonomi Nelayan.
Redaksi//Mat Sukeni
Voicepoat.id
*tri*
