Sekjen ATR/BPN Tegaskan Penyusunan Anggaran 2027 Harus Akuntabel dan Mendukung Pertumbuhan Ekonomi
JAKARTA | https://voicepost.id/wp – Senin, 28 September 2026. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) secara resmi memulai proses penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) Pagu Alokasi Anggaran Tahun 2027. Langkah strategis ini diawali dengan pembukaan kegiatan penyusunan RKA-K/L yang digelar secara daring pada Senin (28/09/2026).
Dorong Kualitas Output dan Dampak Nyata
Penyusunan anggaran tahunan bagi kementerian/lembaga bukan sekadar pemenuhan kewajiban administratif, melainkan instrumen penting untuk memajukan pelayanan publik dan menjamin kepastian hukum di bidang pertanahan serta tata ruang. Dalam konteks ini, Kementerian ATR/BPN menekankan pentingnya perancangan program yang berorientasi pada hasil nyata, bukan sekadar penyerapan dana.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, menegaskan bahwa keberhasilan pengelolaan anggaran hendaknya tidak hanya diukur dari besarnya presentase dana yang habis terpakai, melainkan dari manfaat konkret yang dirasakan oleh masyarakat luas.
“Keberhasilan pelaksanaan anggaran tidak hanya diukur dari tingkat penyerapan namun juga diukur dari kualitas output. Kita tidak ingin kegiatan yang asal capai target tapi tolong kualitas output, kepatuhan dan dampak nyata bagi masyarakat,” ujar Dalu Agung Darmawan saat membuka kegiatan secara daring.
Penyelarasan dengan Rencana Kerja Pemerintah 2027
Langkah Kementerian ATR/BPN dalam menyusun RKA-K/L 2027 ini diselaraskan dengan tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2027, yaitu “Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas melalui Produktivitas, Investasi dan Industri”.
Untuk mendukung agenda nasional tersebut, seluruh unit kerja perencana di lingkungan Kementerian ATR/BPN diminta mengarahkan program kerja seperti pengukuran, pemetaan, hingga penerbitan sertipikat tanah agar sejalan dengan pilar-pilar strategis pemerintah. Dukungan nyata ini mencakup sektor pembiayaan perumahan, penanganan permukiman kumuh, rehabilitasi pascabencana, tata ruang kawasan strategis, hingga kemudahan perizinan dan layanan digital terintegrasi.
Penguatan Koordinasi dan Pelaporan Kinerja Real-Time
Selain ketepatan alokasi anggaran, akuntabilitas dan efektivitas pelaksanaan program turut dipengaruhi oleh sinergi antarlembaga. Kementerian ATR/BPN terus memperkuat kerja sama dengan pelbagai instansi penting, di antaranya Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenko IPK), Kantor Staf Presiden (KSP), Kementerian PPN/Bappenas, hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Staf Ahli Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah, Andi Tenri Abeng, mengingatkan pentingnya pembaruan data kinerja dan disiplin pelaporan melalui Sistem Kendali Mutu Pelaksanaan Anggaran (SKMPP).
“Jangan lelah untuk memberikan pelaporan yang update untuk memudahkan kita dalam membaca kinerja Bapak/Ibu semua. Pembaruan sistem pelaporan secara berkelanjutan diharapkan dapat semakin memudahkan pemantauan kinerja secara real-time,” tutur Andi Tenri Abeng.
Kegiatan koordinasi penyusunan anggaran ini turut diikuti oleh jajaran Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi se-Indonesia serta Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama, Bahrun Munawir. Melalui perencanaan yang matang dan akuntabel, Kementerian ATR/BPN berkomitmen memberikan kontribusi optimal bagi pelayanan publik dan pembangunan nasional.
(Editor: joko)
(Sumber: KANTOR PERTANAHAN KOTA AMBON)
