ROKAN HULU– Komisi V DPRD Provinsi Riau melaksanakan kunjungan ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Rokan Hulu (Rohul), Rabu (28/10/2026). Kunjungan tersebut dilakukan untuk meninjau pelayanan kesehatan sekaligus menyerap aspirasi pihak rumah sakit terkait berbagai persoalan yang dihadapi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Wakil Ketua Komisi V DPRD Provinsi Riau, H. Abdul Kasim, mengatakan kunjungan tersebut merupakan bagian dari upaya Komisi V yang membidangi pendidikan dan kesehatan untuk melihat secara langsung pelaksanaan pelayanan kesehatan di daerah.
Menurutnya, rumah sakit daerah memiliki peran penting dalam memastikan masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan yang baik, mudah diakses, dan tidak terkendala oleh berbagai persoalan administratif maupun keterbatasan fasilitas.
“Kami berharap rumah sakit yang ada di Rokan Hulu dapat memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh masyarakat. Tidak boleh ada batasan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan penanganan kesehatan,” ujarnya.Ia menegaskan, pelayanan kesehatan harus menjadi perhatian utama seluruh pihak terkait. Rumah sakit diharapkan mampu memberikan pelayanan secara optimal selama 24 jam, sehingga masyarakat dapat memperoleh penanganan sesuai dengan kebutuhan medisnya.
Melalui kunjungan tersebut, Komisi V DPRD Provinsi Riau juga ingin mengetahui secara langsung berbagai kendala yang dihadapi RSUD Rohul, termasuk persoalan pembiayaan pelayanan kesehatan, sistem rujukan pasien, serta ketersediaan tenaga medis.Sementara Direktur RSUD Rokan Hulu, dr. Zuldi Afki, menyampaikan bahwa kunjungan Komisi V DPRD Provinsi Riau menjadi kesempatan bagi pihak rumah sakit untuk menyampaikan sejumlah aspirasi yang memerlukan perhatian dan dukungan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat.
Salah satu persoalan yang dibahas adalah pembiayaan peserta BPJS Kesehatan, khususnya terkait kemungkinan pembiayaan iuran peserta kelas III melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Menurut Zuldi Afki, selama ini pembiayaan kepesertaan BPJS Kesehatan tertentu masih melibatkan pembagian tanggung jawab anggaran antara pemerintah pusat dan daerah. Karena itu, pihaknya berharap aspirasi mengenai kemungkinan pembiayaan melalui APBN dapat disuarakan oleh Komisi V DPRD Provinsi Riau kepada pemerintah pusat.“Harapan kita, melalui kunjungan ini ada aspirasi dari rumah sakit yang bisa diperjuangkan. Salah satunya mengenai pembiayaan peserta BPJS Kesehatan kelas III, sehingga ke depan beban iuran yang ditanggung pemerintah daerah dapat lebih diringankan,” jelasnya.
Ia menambahkan, persoalan tersebut masih memerlukan pembahasan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan kepesertaan dan pembiayaan BPJS Kesehatan yang berlaku.Zuldi Afki mengungkapkan bahwa masyarakat terkadang mengalami kendala ketika membutuhkan rujukan ke rumah sakit lain, terutama untuk mendapatkan pelayanan yang tidak tersedia di rumah sakit daerah.Menurutnya, informasi mengenai ketersediaan tempat tidur dan kapasitas pelayanan di rumah sakit tujuan rujukan perlu ditampilkan secara transparan melalui sistem aplikasi BPJS Kesehatan. Dengan demikian, rumah sakit perujuk dapat mengetahui secara jelas ketersediaan tempat sebelum mengirimkan pasien.
“Kalau sistem rujukan bisa menampilkan kapasitas rumah sakit tujuan secara transparan, maka proses rujukan akan lebih mudah. Masyarakat juga tidak kesulitan mencari rumah sakit yang masih memiliki tempat untuk menerima pasien,” ungkapnya.Ia berharap perbaikan sistem tersebut dapat mendorong pelayanan rujukan yang lebih cepat, terarah, dan adil bagi seluruh masyarakat tanpa membedakan latar belakang pasien.Zuldi Afki menyebutkan, aspirasi tersebut diharapkan dapat menjadi bahan pembahasan dalam rapat dengar pendapat bersama para kepala dinas kesehatan, direktur RSUD, serta pengelola rumah sakit swasta se-Provinsi Riau.Pemerataan Dokter Spesialis Jadi Perhatian Selain persoalan BPJS dan rujuk, (yus) Redaksi : Iwanto
